http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2009/06/04/1168.html
Pidato Presiden
Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Kamis, 4 Juni 2009
Pidato Politik Mengawali Masa Kampanye Pilpres 2009
TRANSKRIPSI
PIDATO POLITIK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
MENGAWALI MASA KAMPANYE
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PRJ, KEMAYORAN JAKARTA
4 JUNI 2009
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Hadirin yang saya muliakan,
Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan,
Alhamdulillah, setelah tanggal 15 Mei 2009 yang lalu, kami SBY dan Boediono memohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. Hari ini, saya akan menyampaikan pidato politik mengawali masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.
Pidato ini, saya beri judul “Membangun Pemerintahan yang Bersih untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. Ya, 5 tahun ke depan, tugas SBY-Boediono, dengan memohon dukungan rakyat Indonesia adalah secara sungguh-sungguh membangun pemerintahan yang bersih untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah bersih yang hendak kita bangun dan wujudkan, disamping adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesungguhnya juga pemerintahan yang baik, dalam arti mampu menjalankan roda pemerintahan, tanggap terhadap persoalan dan keinginan rakyat, transparan dan semua yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintahan yang bersih dan efektif seperti inilah yang saya yakini akan dapat mengemban tugas dengan baik, terbebas dari perilaku yang mencederai rakyat, sehingga akhirnya benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin.
Dalam arti luas Saudara-saudara, rakyat akan merasa lebih sejahtera, jika kebutuhan dasarnya makin terpenuhi, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang baik. Rakyat juga makin sejahtera, apabila mereka merasa aman, hukum ditegakkan, kejahatan diperangi dan korupsi diberantas. Disamping makin sejahtera, sesungguhnya rakyat juga ingin mendapatkan keadilan.
Pemerintah yang bersih dan efektif, insya Allah akan dapat mewujudkan harapan rakyat Indonesia, yaitu hidup yang makin aman, makin adil, dan makin sejahtera.
Saudara-saudara,
Lima tahun yang lalu, dalam pidato awal kampanye, seperti yang saya sampaikan malam ini, saya mengatakan waktu itu, bahwa tugas Presiden Republik Indonesia untuk periode 2004-2009 adalah berjuang sekuat tenaga, agar Indonesia yang baru dilanda oleh krisis nasional yang hebat, waktu itu, menjadi lebih aman, lebih adil, lebih demokratis, dan lebih sejahtera.
Mengapa saya mengatakan seperti itu? Ya, karena memang kenyataannya, negara kita 5 tahun yang lalu belum aman benar. Politik belum stabil benar, ekonomi masih lemah, kesejahteraan rakyat terpukul akibat krisis, kemiskinan, pengangguran, dan beban hutang masih tinggi, termasuk utang IMF, yang membebani kita. Citra kita di mata dunia buruk, Indonesia masih mendapatkan sanksi dan embargo dari masyarakat internasional. Dan jangan lupa korupsi, kolusi, dan nepotisme masih relatif merajalela, sementara pemerintahan yang bersih masih jauh dari harapan.
Itulah potret negeri kita. Saya ulangi, itulah potret negeri kita yang masih diwarnai oleh sudut-sudut kegelapan dan ada yang belum tersentuh oleh cahaya, harapan dan kemajuan.
Lima tahun ini, pemerintahan yang saya pimpin, dengan dukungan rakyat Indonesia telah bekerja keras untuk mengatasi masalah, serta melakukan perubahan dan perbaikan. Memang kurun waktu 5 tahun ini, ketika kita sungguh ingin melakukan berbagai perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik, ujian dan tantangan yang kita hadapi datang silih berganti. Mulai dari tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, wabah flu burung, krisis pangan dunia, krisis minyak dunia, dan bahkan dewasa ini kita sedang berada dalam krisis perekonomian global. Sungguh ujian dan tantangan yang berat, yang secara tegar mesti kita hadapi, seraya terus mencari ikhtiar.
Alhamdulillah, sejarah mencatat, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lanjutkan ke depan, banyak pula prestasi dan hasil yang telah kita capai. Kalau semuanya jujur, kita mesti sungguh bersyukur terhadap segala capaian yang kita raih selama 5 tahun terakhir ini, baik di bidang politik, hukum dan keamanan, di bidang perekonomian, di bidang kesejahteraan, dan di bidang kerjasama internasional. Untuk itu semua, dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan kerjasamanya.
Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
Sebagai pertanggungjawaban sejarah, saya ingin menyampaikan kembali apa yang saya pidatokan 5 tahun yang lalu itu, yang oleh rakyat dianggap sebagai janji-janji SBY. Saya persilakan saudara-saudara menyimak sejumlah sasaran yang saya janjikan waktu itu, untuk saudara nilai apakah saya bersama pemerintahan yang saya pimpin sungguh dengan sekuat tenaga bekerja keras untuk mencapainya.
Saya mengatakan pada waktu itu, Indonesia yang lebih aman dan damai akan terwujud jika NKRI tetap tegak dan utuh. Integrasi nasional makin kokoh, kedaulatan negara tegak, keamanan dalam negeri terpelihara, separatisme bersenjata dihentikan, konflik komunal diakhiri, kejahatan diperangi, termasuk terorisme dan kejahatan trans nasional, harmoni dan integrasi sosial diperkokoh, toleransi kehidupan beragama diperkuat.
Saya juga mengatakan pada waktu itu, Indonesia yang lebih adil akan dapat kita capai, jika keadilan sosial diperkuat, persamaan kesempatan didorong, diskriminasi dihilangkan, kesetiakawanan sosial diperkuat, hukum ditegakkan, korupsi, kolusi dan nepotisme diberantas, penghormatan kepada hak azasi manusia ditingkatkan.
Saya juga mengatakan pada waktu itu, bahwa negara kita akan lebih demokratis, jika kehidupan demokrasi terus dikembangkan, konstitusionalisme diperkuat, kelembagaan dan budaya politik dikembangkan, partisipasi politik didorong dan peran masyarakat atau civil society ditingkatkan. Semuanya itu berada dalam lingkungan politik yang tertib dan stabil.
Dan selanjutnya, saya juga mengatakan, bahwa Indonesia yang lebih sejahtera akan dapat diwujudkan. Jika ekonomi kita terus tumbuh, makro ekonomi makin kuat dan tetap stabil, sektor riil dan dunia usaha terus bangkit, pengangguran dikurangi, kemiskinan dikurangi, daya beli rakyat ditingkatkan, terutama guna memenuhi kebutuhan bahan pokok atau sembako. Infrastruktur dibangun, investasi digalakkan, ekspor ditingkatkan, kualitas hidup masyarakat makin dipenuhi, pendidikan dimajukan, kesehatan ditingkatkan, lingkungan hidup ditingkatkan kualitasnya dan kaum perempuan makin diperankan dan diberdayakan.
Saudara-saudara,
Itulah misi dan sasaran nasional yang saya sampaikan 5 tahun yang lalu. Rakyat Indonesia yang saya cintai, kesemua sasaran itulah yang selama hampir 5 tahun ini dengan gigih terus pemerintah perjuangkan untuk mencapainya. Saya ingin sebagai pemimpin senantiasa melaksanakan apa yang telah saya katakan dan sekarang ini, saya mengatakan apa yang telah saya lakukan sebagai Presiden Republik Indonesia selama ini.
Saya tidak ingin banyak membuat janji yang sulit saya penuhi. Memberikan angin surga kepada rakyat, juga bukan jalan yang saya pilih. Terlebih ketika situasi dunia sedang dilanda krisis besar di bidang perekonomian dewasa ini. Ke depan, saudara-saudara, 5 tahun mendatang, saya memilih untuk tidak dipuji karena kurang menjanjikan sasaran-sasaran yang spektakuler, langkah-langkah yang amat agresif, serta perubahan-perubahan yang amat dramatis.
Saya lebih memilih sasaran yang lebih realistis, dapat kita jangkau dan secara nyata manfaat dan dampak positifnya, saya ulangi, yang manfaat dan dampak positifnya dapat dirasakan oleh rakyat kita. Oleh karena itu, 5 tahun mendatang yang akan saya lakukan tiada lain adalah sebuah kesinambungan dan perubahan. Ya kesinambungan atau continuity dan perubahan, serta perbaikan atau change. Maknanya apa yang telah berhasil kita capai akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Sedangkan yang belum baik akan terus kita perbaiki. Dan itulah misi pemerintah yang dengan ridho Allah SWT, insya Allah akan saya pimpin 5 tahun mendatang.
Hadirin yang saya hormati,
Rakyat Indonesia yang saya cintai,
Dengan penjelasan tadi, sekarang apa konkretnya yang akan kita lakukan 5 tahun mendatang. Dengan alhamdulillah, keadaan keamanan dalam negeri dan stabilitas politik yang makin membaik, fokus kita ke depan adalah untuk memantapkan pilar ekonomi dan kesejahteraan, pilar keadilan, dan pilar demokrasi. Ketiga pilar ini akan dapat kita perkokoh dengan menjalankan 5 agenda utama dalam kerangka kehidupan bernegara dan kegiatan pemerintahan yang akan kita jalankan.
Lima agenda utama yang saya maksud adalah agenda pertama, mengintensifkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Agenda kedua, melanjutkan perbaikan tata kelola pemerintahan, yang disebut dengan good governance. Agenda ketiga, memantapkan pilar demokrasi. Agenda keempat, melanjutkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dan agenda kelima, melaksanakan pembangunan yang merata atau inklusif dan berkeadilan.

Kelima agenda utama ini dalam pelaksanaannya nanti, akan dituangkan dalam berbagai program aksi yang dalam prakteknya akan menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional atau yang kita sebut RPJMN tahun 2009-2014, akan menjadi bagian dari rencana kerja tahunan dan APBN, yang setiap tahun akan dibahas bersama DPR RI periode 2009-2014. Kesemua rencana strategis itulah yang akan dijalankan oleh pemerintah periode mendatang, dengan manajemen nasional yang efektif, yang kredibel, dan yang akuntabel.
Saudara-saudara,
Mengapa saya memandang peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi perlu diletakkan sebagai agenda utama? Saya telah menyampaikan bahwa pembangunan itu pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, kita tahu jalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ideologi dan kebijakan dasar ekonomi yang kita pilih haruslah yang nyata-nyata dapat terus meningkatkan kesejahteraan rakyat kita.
Dalam kaitan ini, saya percaya, saya percaya bahwa pertumbuhan disertai pemerataan atau sering disebut growth with equity. Saya tidak percaya pada teori yang mengatakan begini: yang penting mencapai pertumbuhan yang tinggi dan kemudian melalui mekanisme pasar pertumbuhan itu akan dapat diratakan secara adil atau yang dulu sering disebut sebagai trickle down effect. Teori itu tidak jalan di negara-negara berkembang, termasuk di negara kita. Saya memilih ekonomi jalan tengah, bukan ekonomi yang menyerahkan segalanya kepada pasar atau yang disebut kapitalisme yang fundamental ataupun turunannya yang disebut neoliberalisme atau neolib. Bukan itu pilihan kita. Saya juga tidak memilih ekonomi komando atau ekonomi yang segalanya dan sepenuhnya dijalankan oleh negara, yang dulu dikenal dengan ekonomi komunis maupun turunannya yang sosialistis.
Yang mesti kita pilih Saudara-saudara, adalah ekonomi jalan tengah. Dimana prinsip-prinsip ekonomi pasar yang membawa efisiensi dan pertumbuhan yang berkualitas kita wadahi dan peran pemerintah, guna memastikan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat juga kita jalankan dengan tepat. Kebijakan ekonomi seperti inilah yang sungguh membawa manfaat bagi rakyat Indonesia.
Saudara-saudara,
Ideologi dan aliran neolib tidak tepat kita anut, karena paham ini amat mengedepankan mekanisme pasar dan membatasi peran pemerintah, menganjurkan privatisasi yang seluas-luasnya, membatasi subsidi meskipun subsidi itu diperlukan untuk melindungi rakyat miskin, mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi yang nyaris tidak memberi ruang bagi kebijakan nasional, lebih mendorong pertumbuhan dan ekspor yang diintegrasikan dalam globalisasi dan memberikan peran yang terlalu besar kepada perusahaan-perusahaan multinasional dan institusi keuangan dan perdagangan dunia.
Kalau paham neolib ini mutlak kita anut, masyarakat bisa menjadi korban dan rasa keadilan pun tidak dapat kita penuhi. Oleh karena itu, pilihan kita adalah sekali lagi, ekonomi jalan tengah atau ekonomi terbuka berkeadilan sosial. Pilihan ini tidak datang dari langit, tidak berada di awang-awang, tetapi telah kita jalankan dewasa ini melalui strategi pembangunan ekonomi yang pro pertumbuhan, pro lapangan kerja dan pro kelompok miskin. Juga melalui politik dan desain APBN yang tidak hanya berorientasi kepada stimulasi pertumbuhan, tetapi juga pada penanggulangan kemiskinan yang sering disebut sebagai jaring pengaman sosial. Dan juga melalui program-program pro rakyat. Saya ulangi Saudara-saudara melalui program-program pro rakyat yang telah dan akan terus kita jalankan.
Apa program-program prorakyat itu? Pertama adalah Bantuan Langsung Tunai atau BLT. BLT bersyarat, beras untuk rakyat miskin, pendidikan gratis bagi yang miskin, berobat atau kesehatan gratis bagi yang kurang mampu, bantuan sosial dan bantuan penyandang cacat serta lanjut usia, bantuan bagi saudara kita yang mengalami bencana. PNPM Mandiri bagi kecamatan dan desa, dan scheme Kredit Usaha Rakyat bagi usaha mikro dan kecil. Semuanya itu adalah program prorakyat. Ini bukan janji, tetapi bukti, ini bukan wacana, tetapi nyata.
Saudara-saudara,
Apa yang pemerintah jalankan selama ini tiada lain adalah ekonomi yang berpihak kepada rakyat atau yang sering disebut di luar ekonomi rakyat, atau ekonomi kerakyatan. Saya meyakini kebijakan ekonomi yang pro rakyat inilah yang lebih adil dan lebih sesuai bagi bangsa Indonesia. Insya Allah, saya akan terus melanjutkan program-program pro rakyat ini. Saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan. Saya teruskan dulu, dengarkan dulu. Saya mohon dukungan rakyat Indonesia untuk melanjutkan kebijakan dan program-program ekonomi yang prorakyat ini. Terima kasih.
Saudara-saudara,
Meskipun kita mesti berpihak dan berempati kepada rakyat kecil, rakyat miskin, namun kita juga harus memastikan bahwa hakekatnya pembangunan itu adalah untuk semua. Semboyan kita adalah pembangunan untuk semua, development for all, untuk semua. Oleh karena itu, terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengelola inflasi dan daya beli rakyat, membangun infrastruktur termasuk listrik, meningkatkan ketahanan energi dan ketahanan pangan, terus mengembangkan sektor pertanian, industri, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendorong pertumbuhan yang berwawasan lingkungan juga mesti kita lanjutkan dan tingkatkan. Terima kasih.
Demikian juga di sisi kesejahteraan. Pendidikan yang makin berkualitas, makin murah dan makin terjangkau harus terus ditingkatkan. Anggaran pendidikan yang telah mencapai 20 persen dari APBN mesti dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga benar-benar menghasilkan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Demikian juga peningkatan yang sungguh-sungguh pada sektor kesehatan dengan memastikan terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, yang murah, dan berkualitas.
Dalam kaitan ini semua, Saudara-saudara, menyangkut hubungan ekonomi dan kesejahteraan, saya termasuk orang yang tidak setuju, jika perhatian kita hanya tertuju pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa memikirkan segi-segi keadilan dan pemerataannya. Sekali lagi, sekali lagi, pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan dan keadilan bagi rakyat.
Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
Ijinkan saya sekarang menyampaikan mengapa mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih atau clean government, termasuk birokrasi yang kompeten, yang responsif dan yang akuntabel itu sangat penting.
Kita masih ingat, 10, 11 tahun yang lalu, negara kita mengalami krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis nasional yang dahsyat. Tanya penyebabnya, mengapa krisis multidimensional itu terjadi? Tetapi satu hal Saudara-saudara, yang membikin keadaan kita demikian parahnya waktu itu adalah terjadinya atau bahkan merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau para pejabat negara dan pejabat pemerintahan, baik yang di pusat maupun di daerah terlibat dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, gelaplah kehidupan kita, suramlah masa depan kita. Oleh karena itu, langkah-langkah pemberantasan KKN, serta reformasi birokrasi yang tengah dijalankan dewasa ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan.
Pejabat negara dan pejabat pemerintah apa pun tingkatannya tidak boleh memiliki konflik kepentingan, tidak boleh melakukan kegiatan bisnis, termasuk keluarganya yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Kalau pun melakukan bisnis haruslah transparan dan tidak melanggar aturan dan juga tidak boleh melebihi kepatutannya. Ingat, kerajaan dan gurita bisnis pejabat dan keluarga pejabat di masa lampaulah yang turut memperdalam kejatuhan ekonomi Indonesia. Saya akan dengan gigih terus berupaya, agar sistem kita makin bersih, KKN dapat dicegah dan reformasi birokrasi terus dijalankan dengan baik.
Dengarkan Saudara-saudara, rakyat tidak akan pernah percaya, bahwa para pemimpin dan pejabat negara akan benar-benar mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, manakala pemimpin dan pejabat itu sibuk mengurusi bisnisnya sendiri.
Saudara-saudara,
Sebagai buah dari reformasi, kehidupan demokrasi di negeri ini makin mekar, kebebasan makin tumbuh, termasuk kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat. Hak-hak asasi manusia makin dilindungi dan dihormati. Yang mesti kita mantapkan 5 tahun mendatang adalah kehidupan demokrasi juga menghadirkan iklim politik yang stabil, disertai kepatuhan kepada pranata hukum atau rule of law. Kehidupan akan menjadi tenteram dan harmonis, manakala kebebasan bisa bergandengan dengan kepatuhan pada hukum, manakala hak bergandengan dengan kewajiban.
Menyangkut hubungan antarlembaga negara, kita rasakan sekarang ini, check and balances makin terwujud dengan baik. Tugas kita ke depan adalah menjamin konsistensi sistem pemerintahan kabinet presidensial yang mesti dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Kita tentu harus mencegah dan tidak ingin kembali kepada sistem pemerintahan yang otoritarian. Namun yang harus kita lakukan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi sekali lagi adalah pelaksanaan sistem presidensial sesuai dengan ketatanegaraan yang kita anut. Ke arah inilah kehidupan demokrasi mesti kita bangun, sebuah demokrasi yang substantif dan bukan hanya bersifat prosedural semata.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Perihal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang akan terus kita lanjutkan 5 tahun mendatang, saya kira tidak ada di antara kita yang tidak setuju. Negara kita adalah negara hukum, hukum adalah panglima dan bukan politik. Saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pejabat negara dan pemerintahan untuk betul-betul menghormati dan mematuhi ketentuan hukum.
Reformasi di bidang hukum mesti ditingkatkan, baik itu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan kepengacaraan. Jika hukum makin tegak di negeri ini, keadilan makin terwujud, kehidupan akan menjadi lebih pasti, termasuk kegiatan ekonomi dan dunia usaha. Dan kemudian ke semuanya itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saudara-saudara,
Mengenai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sudah amat lama menjadi impiah seluruh rakyat Indonesia. Lima tahun terakhir ini, kita telah bekerja keras untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa, antara daerah kaya sumber daya alam dan yang miskin. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang kita jalankan sesungguhnya untuk memastikan, bahwa makin ke depan pembangunan kita akan makin adil, makin merata, dan makin seimbang.
Dalam kaitan ini, saya menggarisbawahi 2 hal penting. Pertama, segi investasi. Dan kedua, sektor industri. Saya mengajak para pelaku ekonomi dan dunia usaha dengan fasilitasi para pejabat pemerintah, agar setiap investasi senantiasa mengajak dan melibatkan masyarakat lokal untuk ikut mendapatkan manfaat dari investasi itu.
Demikian juga pengembangan industri, termasuk agroindustri, janganlah masyarakat lokal hanya menjadi penonton dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dengan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Saya memandang, bahwa program yang disebut CSR, tanggung jawab sosial perusahaan, belumlah cukup. Sejauh mungkin komunitas lokal itu diajak dan dilibatkan dalam investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang tengah berlangsung.
Hadirin yang saya muliakan,
Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan,
Melalui mimbar yang mulia ini, saya telah menjelaskan apa yang telah kita lakukan 5 tahun terakhir ini dengan segala capaian dan pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Saya juga telah menyampaikan apa misi dan agenda nasional kita 5 tahun mendatang, guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih demokratis.
Apa yang telah dan akan kita kerjakan untuk membuat keadaan negeri kita lebih baik lagi ini, sesungguhnya merupakan bagian dari sebuah transformasi besar yang sedang kita lakukan. Kita mengetahui bahwa sebuah perubahan berjangka panjang atau transformasi selalulah menghasilkan pasang surut, serta tantangan dan peluangnya sendiri. Perubahan besar yang penuh dengan dinamika seperti ini mestilah dijaga kesinambungannya, agar tetap bergerak ke depan menuju pencapaian cita-cita nasional kita.
Kita perlu terus menjaga visi strategis kita, mengelola berbagai dinamika perubahan secara konstitusional, sistemik serta penuh dengan semangat dan keyakinan untuk menjadi bangsa yang berhasil di masa depan. Menjadi bangsa yang maju, bermartabat dan sejahtera di abad 21 yang menjanjikan, dan menjadi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bangun NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan ini, pemerintahan dan kepemimpinan yang diharapkan oleh rakyat adalah kepemimpinan yang jujur, bisa dipercaya, dan bersih dari korupsi. Juga kepemimpinan yang peduli pada nasib rakyatnya, juga kepemimpinan yang dipercaya mampu mengatasi masalah-masalah yang mendesak, yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, seperti mangatasi krisis perekonomian global dewasa ini.
Kami, SBY dan Boediono beserta segenap komponen pendukung ingin menjadi bagian dari transformasi dan sejarah perjalanan bangsa yang kita cintai bersama ini. Sekali lagi, sekali lagi mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kita. Jayalah Indonesia, majulah negeri tercinta. Selamat berjuang.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


*****

Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan
Redaksi | Syarat & Kondisi | Peta Situs | Kontak
© 2006-2009 Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia - Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Hak Cipta dilindungi Undang-undang














http://id.wikisource.org/wiki/Pidato_-_Boediono
Pidato - Boediono
Dari Wikisource Indonesia, perpustakaan bebas berbahasa Indonesia
Langsung ke: navigasi, cari
Pidato - Boediono
Pidato saat deklarasi Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai pasangan calon presiden di Bandung
Pada Hari Jum'at, Tanggal 15 Mei 2009
Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu yg saya hormati, Hadirin yang saya muliakan.
Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera buat kita semua.
Pertama-tama, izinkanlah saya dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam, khususnya kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah menunjuk saya untuk mendampingi beliau dalam pemilu presiden Juli nanti. Penunjukan diri saya sebagai calon wakil presiden merupakan kehormatan yang amat besar bagi saya dan keluarga.
Penunjukan ini juga merupakan sebuah kehormatan yang tak terduga-duga. Sejak awal, saya merintis karir saya sebagai seorang ekonom dan seorang guru. Saya tidak pernah bercita-cita memegang salah satu jabatan puncak dalam Republik yang kita cintai ini.
Saya juga berterima kasih kepada jajaran partai-partai yang mendukung pilihan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Insya Allah, itu adalah modal dukungan yang saya butuhkan kini dan nanti.
Saya juga berterima kasih kepada isteri saya. Ia menyetujui suaminya untuk memasuki tugas yang sama sekali baru – yang tantangan dan risikonya lebih besar ketimbang tugas-tugas sebelumnya.
Tantangan dan risiko itu sudah tampak sejak mula. Saya sadar, penunjukan saya sebagai calon wakil presiden menimbulkan kontroversi. Itulah tanda sebuah demokrasi yang hidup – sebagai hasil Reformasi yang ditebus dengan badan dan jiwa mahasiswa Indonesia 10 tahun yang lalu.
Di bawah Presiden SBY, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di Asia yang sanggup merawat dan mengembangkan kebebasan menyatakan pendapat. Di bawah pemerintahan ini tak ada suara yang menentang yang dibrangus. Di bawah SBY, Indonesia tak hendak kembali ke bawah kekuasaan yang meniadakan hak-hak asasi manusia, apalagi dengan kekerasan.
Dalam suasana demokratis itu, Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam situasi krisis ekonomi global sekarang ini, bersama Cina dan India, Indonesia adalah tiga negara besar di dunia yang masih mencetak pertumbuhan positif.
Dalam hubungan itulah saya sungguh menghargai keteguhan dan kearifan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan itu pula yang mendorong saya untuk bersedia mendampingi beliau.
Saya pernah bekerja tiga tahun di bawah beliau. Hal itu menjadi modal bagi saya untuk bekerjasama dengan baik dan mewujudkan pemerintahan yang mampu bekerja tepat, cepat, dan akuntabel.
Bapak Presiden yang saya hormati. Hadirin yang saya muliakan.
Keikut-sertaan saya juga didorong oleh apa yang selama ini disaksikan berjuta-juta orang Indonesia: yaitu bahwa di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tampak tekad untuk membangun pemerintahan yang bersih. Memang harus diakui, dalam gerakan antikorupsi ini, ”kerja belum selesai, belum apa-apa”, tetapi sebuah langkah baru yang tegas sudah diambil.
Korupsi bukan hanya tindakan yang tak bermoral. Korupsi juga menimbulkan ketidak-adilan dan menggerogoti efektifitas Negara.
Padahal, kita memerlukan peran Negara. Perekonomian Indonesia tidak dapat sepenuhnya diserahkan ke pasar bebas. Selalu diperlukan intervensi dengan aturan main yang jelas dan adil.
Untuk itu diperlukan lembaga pelaksana yang efektif. Itulah yang harus disediakan oleh Negara. Negara tidak boleh terlalu banyak campur tangan, sebab itu akan mematikan kreatifitas. Tetapi Negara juga tidak boleh hanya tertidur.
Untuk itu, diperlukan sebuah pemerintahan yang bersih.
Kita semua sadar, pemerintahan yang bersih tidak akan lahir karena dipidatokan. Pemerintahan yang bersih harus dimulai dengan tauladan kepemimpinan.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak dikotori oleh suap; tidak mau memperdagangkan kekuasaan; tidak mau mencampur-adukkan kepentingan Republik dengan kepentingan bisnis keluarga.
Lebih dari itu, pemerintahan yang bersih memerlukan tindakan pemberantasan korupsi yang konsisten; juga sebuah reformasi birokrasi.
Saya yakin, pemerintahan SBY, melalui sistem presidensial yang berdaya-guna, akan melangkah ke sana. Bekerja dalam tim yang dipimpinnya merupakan kehormatan bagi siapapun. Bukan kehormatan karena kedudukan, tetapi kehormatan karena ikut menjalankan cita-cita yang luhur.
Cita-cita itu cita-cita Indonesia yang tidak boleh pernah padam.
Bapak Presiden yang saya hormati Hadirin yang saya muliakan
Di awal abad ke-20, Bung Karno di kota Bandung ini, menyatakan ”Indonesia menggugat”. Waktu itu Indonesia menggugat penjajahan yang menjadikannya terbelenggu dan merasa kerdil.
Di awal abad ke-21 ini, Indonesia juga selayaknya menggugat. Kini yang kita gugat adalah penjajahan oleh kekuatan dari luar dan dari dalam, yang membuat kita merasa terpuruk, merasa tidak bisa bangkit memperbaiki diri. Padahal kita mampu, padahal kita sanggup.
Saya berjanji, saya akan selalu bekerja untuk membuat Indonesia lebih sanggup, untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, kesewenang-wenangan, dan keterpurukan.
Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, saya siap bekerja mulai hari ini.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Diperoleh dari "http://id.wikisource.org/wiki/Pidato_-_Boediono"
Kategori: Pidato
















TUGAS PRESENTASI KELOMPOK
ANALISIS WACANA





THEO VAN LEEUWEN


















Oleh

Kelompok 5

Lusi Komalasari
Eka Rihan K
Mila Kurnia Sari
Irawati Rahman






KONSENTRASI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009
Theo Van Leeuwen

I. Pendahuluan
Presentasi makalah sebelumnya, pembahasan ditujukan mengenai wacana: Perspektif Foucault, Wacana dan Ideologi; Representasi dan Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tonny Trew. Selanjutnya , pada makalah ini membahas analisis wacana teks berita. Theo Van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Analisis Van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (bisa seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan tersebut. Pertama, proses pengeluaran (exclusion) dan kedua, proses pemasukan (inclusion), serta kerangka analisis yang digunakan di dalam menganalisis teks berita di media cetak.
II. Ringkasan Bahan
A. Exclusion
Exclusion berkaitan dengan bagaimana pihak-pihak dan actor dikeluarkan dalam pemberitaan. Ada beberapa strategi bagaimana suatu actor (seseorang atau kelompok) dikeluarkan dalam pembicaraan, yaitu dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Pasivasi
Pasivasi berkaitan dengan proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan actor sosial ini untuk melindungi dirinya. Penghilangan actor sosial ini dapat digunakan lewat pemakaian kalimat pasif. Pada kalimat pasif, actor tidak dapat hadir dalam teks. Misalnya pada contoh kalimat berikut ini:
Aktif Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas.
Pasif Seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi

Pada kalimat pasif, yang menjadi subjek dan inti pembicaraan adalah korban, bukan pelaku. Dalam kalimat pertama, berita disajikan dalam bentuk kalimat aktif, dan actor pelaku (polisi disajikan dalam teks. Sebaliknya, dalam kalimat kedua, actor tersebut hilang dalam pemberitaan. Sebab, yang dipentingkan dalam pemberitaan tersebut adalah objek atau korban penembakan. Akibat buruk dari pola kalimat seperti ini yaitu: (a) aktot / pelaku hilang dari pemberitaan, (b) bentuk kalimat pasif yang menghilangkan pelaku dari kalimat dapat membuat khalayak pembaca tidak kritis.
2. Nominalisasi
Strategi wacana lain yang sering dipakai untuk menghilangkan kelompok atau aktor sosial adalah lewat nominalisasi, yaitu strategi mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina) yang umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan “pe-an”. Nominalisasi dapat menghilangkan aktor atau subyek dalam pemberitaan karena ada hubungannya dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif yang selalu membutuhkan subjek dan berbentuk kata kerja. Pada kata benda atau pada strategi ini, nominalisasi tidak membutuhkan subjek, karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Misalnya kegiatan atau tindakan menembak diubah menjadi peristiwa penembakan, seperti pada kalimat berikut.
Verba Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas.
Nominalisasi Seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi

3. Penggantian Anak Kalimat
Penggantian subyek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai actor, seperti pada contoh berikut:
Tanpa Anak Kalimat Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas.
Anak Kalimat Untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, tembakan dilepaskan. Akibatnya seorang mahasiswa tewas.

Dalam kalimat pertama, peristiwa penembakan itu ditampilkan tanpa anak kalimat. Pada kalimat kedua, ditambahkan, terutama untuk menjawab pertanyaan kenapa polisi menembak mahasiswa? Jawabannya, karena menghalau dan mengendalikan demontrasi mahasiswa dan argumentasi ini disajikan dalam kalimat dengan menempatkannya sebagai anak kalimat. Sekilas dengan perubahan ini tidak mengubah maksud yang ingin disampaikan wartawan bahwa telah terjadi penembakan dan seorang mahasiswa tewas dalam demontrasi tersebut. Akan tetapi, perubahan itu kemungkinan tanpa disadari oleh penulisnya membuat pelaku penembakan itu tersembunyi dalam kalimat.
B. Inclusion
Inclusion berhubungan dengan pertanyaan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan lewat pemberitaan. Dalam inklusi, actor (seseorang / kelompok) tersebut dimasukkan / disebut dalam pemberitaan, lalu bagaimana cara penggambarannya. Meskupun actor tidak dihilangka, proses marjinalisasi seseorang atau kelompok tertentu tetap bisa dilakukan. Ada beberapa macam strategi wacana yang dilakukan ketika sesuatu, seseorang atau kelompok ditampilkan dalam teks menurut Van Leeuwen, yaitu sebagai berikut:
1. Diferensiasi-Indiferensiasi
Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau actor lain dalam teks. Diferensiasi-indeferensiasi merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau wacana lain yang dipandang lebih dominan atau lebih bagus. Penghadiran kelompok atau peristiwa lain secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa kelompok itu tidak bagus dibandingkan dengan kelompok lain. Misalnya dalam pemberitaan mengenai demonstrasi buruh, dapat dibandingkan sebagai berikut:
Indiferensiasi Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok.
Diferensiasi Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh.

Pada kalimat pertama jelas dikatakan, para buruh mogok, sementara dalam kalimat kedua ditampilkan fakta mengenai direksi menawarkan jalan damai kepada para buruh. Kalimat yang kedua ini secara tidak langsung membedakan antara sikap pekerja dengan para direksi. Teks ini memarjinalkan posisi buruh dengan menampilkan seakan buruh ngotot mogok, di lain pihak ditampilkan direksi perusahaan yang lebih manusiawi menawarkan perundingan.teks tersebut dikatakan memarjinalkan karena teks tersebut memisahkan sedemikian rupa, proposisi pertama (buruh yang masih mogok) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi kedua (direksi yang meminta perundingan). Fakta mengapa mereka mogok atau apa yang diinginkan oleh direksi tidak ditampilkan, sehingga perbedaan pandangan antara apa yang dianggap bagus dengan apa yang dipandang tidak bagus, tergambar dalam teks tersebut.
2. Objektivasi-Abstraksi
objektivasi-abstraksi berhubungan dengan pertanyaan apakan informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi. Makna yang diterima khalayak akan berbeda karena dengan membuat abstraksi peristiwa atau aktor yang sebetulnya secara kuantitatif berjumlah kecil dengan abstraksi dikomunikasikan seakan berjumlah banyak. Perbandingannya dapat dilihat pada kalimat berikut:
Objektivasi PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan.
Abstraksi PKI telah berulang-kali melakukan pemberontakan..

Pada kalimat pertama disebut secara jelas berapa kali PKI melakukan pemberontakan, sementara dalam kalimat kedua dengan membuat sesuatu yang abstrak seperti kata “berulang-kali”. Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut secara jelas dengan dibuat dalam bentuk abstraksi. Menurut Van Leeuwen sering kali bukan disebabkan ketidaktahuan wartawan mengenai informasi yang pasti, tetapi merupakan strategi wacana wartawan untuk menampilkan sesuatu. Dalam contoh kalimat kedua di atas, wartawan menggunakan kata “berulang kali” untuk menggambarkan PKI secara buruk, sebagai kekuatan politik yang oportunistik dan harus diwaspadai keberadaannya.
3. Nominasi-Kategorisasi
Suatu pemberitaan mengenai aktor (seseorang/kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, seringkali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya, ataukah yang disebut sebagai kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa bermacam-macam yang menunjukkan ciri penting dari seseorang: bisa berupa agama, status, bentuk fisik dan sebagainya. Misalnya, dua kalimat berikut:
Nominasi Seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang.
Kategorisasi Seorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang.

Kedua kalimat tersebut artinya sama, yakni ada seorang laki-laki membawa obat-obatan terlarang dan ditangkap oleh polisi karena membawa obat-obatan terlarang. Pemberian kategori “berkulit hitam” sama sekali tidak emberikan informasi yang berguna siapa sebetulnya laki-laki itu. Kenapa kategori berupa “kulit” yang ditonjolkan dalam kalimat itu? Kenapa bukan warga negara? Barangkali wartawan tidak secara sengaja menampilkan kategori berupa warna kulit, tetapi secara tidak langsung berita itu mengasosiasikan ke dalam benak khalayak bahwa warga yang berkulit hitam memang identik dengan kekerasan dan obat-obatan terlarang.

4. Nominasi-Identifikasi
Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa, atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Umumnya dihubungkan dengan kata hubung: yang, di mana. Wartawan barangkali ingin memberikan penjelasan siapa seseorang itu atau apa tindakan atau peristiwa itu. Akan tetapi sering kali ini harus dikritisi, sebab pemberian penjelasan ini mensugestikan makna tertentu karena umumnya berupa penilaian atas seseorang, kelompok, atau tindakan tertentu. Ini merupakan strategi wacana di ana satu orang, kelompok, atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima khalayak akan buruk pula. Misalnya pada kalimat berikut:
Nominasi Seorang wanita ditemukan tewas, diduga sebelumnya diperkosa.
Identifikasi Seorang wanita, yang sering keluar malam, ditemukan tewas. Diduga sebelumnya diperkosa.

Anak kalimat “yang sering keluar malam: adalah identifikasi yang diberikan oleh wartawan. Akan tetapi, identifikasi itu sering kali bisa menjadi penilaian ke arah mana peristiwa tersebut harus dijelaskan. Dengan memberi anak kalimat “yang sering keluar malam”, wanita itu digambarkan buruk, tidak baik moralnya, karena wanita tidak baik keluar malam, sehingga tidak heran kalau mengundang hasrat laki-laki untuk memperkosanya. Padahal dia keluar malam bukanlah alasan dia diperkosa.


5. Determinasi – Indeterminasi
Dalam pemberitaan, seringkali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tetapi sering kali juga tidak jelas (anonim). Anonimitas menurut van Leeuwen justru membuat suatu generalisasi, tidak spesifik. Efek generalisasi ini makin besar kalau anonim yang dipakai dalam bentuk plural, seperti banyak orang, sebagian orang, dan sebagainya. Misalnya pada kalimat berikut:
Indeterminasi Pengamat Ekonomi, Didik J. Rahbini, pesimis ekonomi Indonesia bisa pulih.
Determinasi Banyak pengamat pesimis ekonomi Indonesia bisa pulih.

Dalam kalimat pertama dirujuk secara jelas bahwa Didik Rahbini tidak percaya ekonomi Indonesia bisa bangkit. Akan tetapi, dalam kalimat kedua ketika disebut ada pengamat ekonomi atau banyak pengamat ekonomi tidak percaya ekonomi Indonesia bisa tumbuh, efek generalisasi menjadi lebih jelas dan kentara.
6. Asimilasi – Individualisasi
Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya ataukah tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Misalnya dalam contoh kalimat berikut:
Individualisasi Adi, mahasiswa Trisakti, tewas tertembak Parman, seorang polisi, dalam demonstrasi di Cendana kemarin.
Asimilasi Mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin.

Kalimat pertama adalah bentuk individualisasi, karena di sana kategori mahasiswa disebut secara jelas. Hal ini berbeda debandingkan dengan kalimat kedua dalam bentuk asimilasi. Dalam kalimat tersebut tidak disebut Adi (mahasiswa yang meninggal) tetapi yang diacu adalah komunitas yang bernama mahasiswa. Dengan strategi wacana baru ini, dikesankan begitu banyak mahasiswa yang tertembak, mengesankan semua mahasiswa menjadi korban. Demikian halnya dengan polisi dikesankan semua polisi melakukan penembakan. Asosiasi pada dasarnya adalah perangkat bahasa di mana seakan-akan terjadi efek generalisasi, sebaliknya dalam individualisasi memunculkan efek spesifikasi.
7. Asosiasi – Disosiasi
Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Asosiasi menunjuk pada pengertian ketika dalam teks, aktor sosial dihubungkan dengan asosiasi atau kelompok yang lebih besar, di mana aktor sosial tersebut berada. Sebaliknya disosiasi, jika tidak terjadi hal demikian. Perbedaannya dapat dilihat dalam contoh berikut:
Disosiasi Sebanyak 40 orang muslim meninggal dalam kasus Tobelo, Galela, dan Jailolo.
Asosiasi Umat Islam di mana-mana selalu menjadi sasaran pembantaian. Setelah di Bosnia, sekarang di Ambon. Sebanyak 40 orang meninggal dalam kasus Tobelo, Galela, dan Jailolo.

Dalam kalimat pertana, umat Islam yang meninggal dalam kasus Tobelo, Galela, dan Jailolo tidak dihubungkan dengan kelompok yang lebih luas. Sementara dalam kasus kedua, umat Islam yang meninggal diasosiasikan dan dihubungkan dengan umat Islam lain di negara-negara lain. Dengan memberi asosiasi semacam ini, representasi mereka yang meninggal menjadi berbeda. Dalam kalimat pertama,kasus Ambon ini dipandang sebagai kasus spesifik, lokal, dan berlaku hanya untuk wilayah Ambon. Sementara pada kalimat kedua justru sebaliknya. Mereka yang meninggal dihubungkan atau diasosiasikan dengan mereka yang meninggal di Bosnia. Oleh karena itu, kasus Tobelo, Galela, dan Jailolo tidak dianggap sebagai kasus lokal Ambon tetapi juga kasus umat Islam secara keseluruhan. Apa yang terjadi di Ambon secara tidak langsung diasosiasikan menggambarkan apa yang terjadi di dunia Islam secara keseluruhan, di mana umat Islam dipandang menjadi korban pembantaian. Dengan demikian, strategi asosiasi membuat makna menjadi lebih besar (glorifikasi), karena asosiasi membuat khalayak membayangkan dan menghubungkan secara imajiner dengan komunitas yang lebih luas.
C. Kerangka Analisis
Model analisis Theo van Leeuwen ini dapat digunakan dalam menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita. Van Leeuwen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Menurut van Leeuwen, ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan tersebut. Pertama, eksklusi: apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan? Kalau ya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh media dalam menyembunyikan atau mengeluarkan aktor sosial tersebut? Kedua, inklusi: bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam pemberitaan. Dalam inklusi, aktor (seseorang/kelompok) tersebut dimasukkan / disebut dalam pemberitaan, lalu bagaimana cara penggambarannya? Meskipun aktor tidak dihilangkan, proses marjinalisasi seseorang atau kelompok tertentu tetap bisa dilakukan. Secara umum, apa yang ingin dilihat dari model van Leeuwen dapat digambarkan sebagai berikut:
Tingkat Yang ingin dilihat
Eksklusi Apakah ada aktor (seseorang/kelompok sosial yanng dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan.
Misalnya dalamm berita mengenai demonstrasi mahasiswa, apakah semua aktor yang terlibat diberitakan secara menyeluruh, apakah ada upaya media untuk hanya mengedepankan satu aktor dan menghilangkan aktor lain? Apa efek dari penghilangan tersebut?
Bagaimana strategi yang diajukan untuk menyembunyikan atau menghilangkan aktor sosial tersebut?
Misalnya dalam berita mengenai demonstrasi mahasiswa tersebut, polisi sebagai pelaku penembakan disembunyikan. Strategi apa yang dilakukan? Apakah strategi tersebut dilakukan secara sengaja oleh media atau melewati suatu proses yang tidak kisadari oleh penulis/wartawan?
Inklusi Dari aktor sosial yang disebut dalam berita, bagaimana mereka ditampilkan? Dan dengan strategi apa pemarjinalan atau pengucilan itu dilakukan?
Misalnya dalam berita mengenai kekerasan terhadap wanita. Kalau pelaku kekerasan misalnya disebut dalam teks berita, bagaimmana aktor itu disebut? Apakah penggambaran tersebut berkaitan dengan proses marjinalisasi atau pengucilan aktor tertentu dalam pemberitaan? Kalau ya, dilakukan dengan cara dan strategi yang bagaimana?

Model Theo van Leeuwen ini dapat diaplikasikan dalam contoh teks mengenai PTPN di Sumatera Utara (teks berita Republika,, 29 April 2000). Dalam teks tersebut disebutkan bahwa petani melakukan penguasaan lahan yang sebelumnya dimiliki oleh PTPN. Teks berita ini secara umum menggambarkan perilaku petani yang buruk, main hakim sendiri, dan merugikan negara. Dalam wacana yang dikembangkan oleh berita tersebut,petani tidak mempunyai hak atas tanah garapannya,menguasai secara paksa tanah-tanah perkebunan. Tindakan petani tersebut mengakibatkan kerugian besar pihak PTPN. Secara umum, teks berita ini menampilkan (inklusi) perilaku petani yang buruk dengan melakukan penjarahan lahan PTPN. Sebaliknya, teks berita ini mengeluarkan (eksklusi) perilaku pihak PTPN yang buruk dari pembicaraan. Dalam teks berita itu tidak tergambar, misalnya, apa saja yang dilakukan oleh PTPN, bagaimana selama puluhan tahun mereka mengelola secara sepihak tanah dan memposisikan petani semata sebagai penggarap, bukan pemilik lahan. Proses eksklusi ini di antaranya dilakukan dalam teks dengan membentuk nominalisasi. Seperti dalam kalimat: “Itu terutama dilakukan terhadap tanah-tanah bebas, atau atau sedang tidak dikelola perusahaan karena dalam proses replanting (peremajaan).”
Kalimat tersebut mengeksklusi peranan PTPN sebagai pihak yang melakukan peremajaan. Dengan bentuk nominalisasi ini, maka tindakan PTPN yang memperpanjang hak sewa tanah dapat dihilangkan atau disembunyikan dalam teks berita.
III. Simpulan
Menurut van Leeuwen, ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan. Pertama, eksklusi: apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan, bagaimana strategi yang dilakukan oleh media dalam menyembunyikan atau mengeluarkan aktor sosial tersebut. Kedua, inklusi: bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam pemberitaan. Dalam inklusi, aktor (seseorang/kelompok) tersebut dimasukkan / disebut dalam pemberitaan, lalu bagaimana cara penggambarannya.
Daftar Pustaka
Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.